Swasta dan Perorangan Kini Bisa Kelola Data Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, Pemerintah memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda), badan hukum Indonesia (BUMN ataupun swasta), dan orang perorang melakukan pengamatan, analisis dan pengelolaan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketentuan diperbolehkannya Pemda, swasta/BUMN dan orang perorangan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden RI yaitu Bpk. DR. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 April lalu.

Secara keseluruhan PP ini mengatur mengenai penyelenggaraan pengamatan dan pengolahan data. Pengamatan dilakukan terhadap unsur meteorologi, klimatologi dan geofisika.

Dalam PP itu disebutkan, pengamatan dapat dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“BMKG mengkoordinasi penyelenggaraan pengamatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, badan hukum dan masyarakat,” bunyi Pasal 3 Ayat 3 PP Nomor 46 Tahun 2012.

Mengenai pengamatan meteorologi, PP ini menyebutkan dilakukan untuk memperoleh data atau nilai gejala alam dengan cuaca. Sedangkan pengamatan klimatologi terkait dengan iklim dan kualitas udara. Adapun pengamatan geofisika  terkait dengan gempa bumi tektonik, tsunami, gtavitisasi, magnet bumi, kelistrikan udara dan tanda waktu.

Metode pengamatan yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik jenis pengamatan, yaitu: a. metode insitu untuk jenis pengamatan suhu udara, kelembaban udara, gaya berat, dan kemagnetan bumi; b. metode remote sensing untuk jenis pengamatan awan; dan c. metode telemetri untuk jenis pengamatan hujan, getaran tanah, dan tsunami.

“Metode pengamatan wajib dipatuhi oleh setiap tenaga pengamat,” bunyi Pasal 7 PP ini.

Hasil pengolahan data yang dilakukan oleh stasiun pengamatan milik instansi pemerintah, Pemda, badan hukum, dan atau masyarakat, wajib disampaikan kepada Pusat Data BMKG, dan diseminasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
.
“Data hasil pengolahan dan data hasil analisis dapat diakses oleh instansi pemerintah, PEMDA, Badan Hukum, dan/atau masyarakat, dan hanya dapat diakses untuk cakupan wilayah dan periode tertentu,” bunyi Pasal 34 Nomor 46 Tahun 2012 itu.

Dalam PP ini ditegaskan, bahwa BMKG wajib mendirikan stasius pengamatan metereologi, klimatologi, dan geofisika di seluruh wilayah NKRI. Pendirian stasiun dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, Pemda, badan hukum, atau orang perseorangan.

Namun demikian, PP ini memberikan peluang bagi Pemda, badan hukum Indonesia dan perorangan untuk mendirikan stasiun pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Pendirian tersebut harus dilakukan dengan mengajukan proposal ke BMKG, dengan memenuhi sejumlah persyaratan, dan hasil pengamatannya hanya boleh digunakan untuk kepentingannya sendiri.

“Stasiun pengamatan yang didirikan oleh selain BMKG dilarang mempublikasikannya,” tegas Pasal 41 PP ini.

@copyrighted by: Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

“Disini author gak ada maksud untuk plagiat, cuma pengen menyambung informasi yang author dapati dalam petualangan network/jaringan. soo semoga informasi ini dapat berguna bagi siapapun yang merasa membutuhkan”

AMIEN

Salam Bumi

AUTHOR

Tolong tinggalkan jejak biar bisa saling tukar informasi.... THANKS A LOT

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s